OpenAI, Adobe, dan Microsoft dukung RUU California tentang watermark pada konten
RUU AB 3211, yang dijadwalkan untuk pemungutan suara akhir pada akhir Agustus, mengharuskan perusahaan untuk menambahkan watermark dalam metadata foto, video, dan klip audio yang dihasilkan oleh AI.
Raksasa teknologi OpenAI, Adobe, dan Microsoft secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap RUU AB 3211 di California yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk memberi watermark pada konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Dukungan ini merupakan perubahan sikap signifikan dari beberapa perusahaan teknologi besar yang sebelumnya menentang aturan tersebut.
Dilansir dari Tech Crunch (27/8), RUU AB 3211, yang dijadwalkan untuk pemungutan suara akhir pada akhir Agustus, mengharuskan perusahaan untuk menambahkan watermark dalam metadata foto, video, dan klip audio yang dihasilkan oleh AI. Meskipun banyak perusahaan AI sudah menerapkan watermark ini, masalah utama adalah bahwa sebagian besar pengguna tidak membaca metadata, sehingga watermark tersebut tidak efektif dalam memberikan informasi kepada publik.
Oleh karena itu, RUU ini juga mewajibkan platform online besar seperti Instagram atau X (sebelumnya Twitter) untuk menandai konten yang dihasilkan oleh AI dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna biasa.
Ketiga perusahaan tersebut, yang merupakan bagian dari Koalisi untuk Provenance dan Otentisitas Konten (C2PA), telah berperan dalam mengembangkan standar metadata C2PA yang saat ini banyak digunakan untuk menandai konten yang dihasilkan oleh AI. Koalisi ini dibentuk untuk memastikan bahwa pengguna internet dapat membedakan antara konten asli dan konten yang dihasilkan oleh AI, sehingga mengurangi risiko misinformasi dan manipulasi digital.
Namun, dukungan yang diberikan oleh OpenAI, Adobe, dan Microsoft ini datang setelah sejumlah amandemen dilakukan terhadap RUU tersebut. Pada April lalu, kelompok dagang yang mewakili perusahaan-perusahaan besar ini sempat menentang RUU AB 3211, dengan alasan bahwa aturan tersebut "tidak praktis" dan "terlalu membebani". Dalam surat kepada para legislator California, mereka menyebut bahwa persyaratan dalam RUU itu dapat menghambat inovasi dan memberatkan operasional perusahaan teknologi.