Kontroversi Netflix terkait konten dan pajak

Netflix, layanan berlangganan streaming ini sudah ada sejak 29 Agustus 1997. Awalnya Netflix menyediakan layanan penyewaan DVD. Seiring menurunnya minat publik terhadap DVD dan tingginya penetrasi internet, Neflix mengubah bisnisnya menjadi layanan menonton film secara digital.

Kantor pusat Netflix ada di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Mereka juga memiliki kantor di negara lain seperti di Belanda, Brasil, India, Jepang dan Korea Selatan.

Sejak berubah layanan dari DVD ke online, Netflix semakin menarik perhatian para penyuka film. Salah satu alasannya adalah perpustakaan film Neflix sangat lengkap. Masalahnya, Netflix juga menyediakan film yang berisi LGBT, pornografi dan SARA. Ya, ada yang pro sudah pasti ada yang menolak.

Kontroversi teranyar dari Netflix adalah film Messiah. Serial ini mengisahkan seorang pemimpin spiritual misterius yang muncul di Timur Tengah dan dikejar di seluruh dunia oleh CIA. Kisah ini dinilai banyak netizen mirip dengan kisah Dajal atau Antikristus dalam kitab suci.

Michael Petroni, kreator Messiah, menyadari serial karyanya akan menuai perdebatan. Tapi itu lah yang ia harapkan. "Ya ini provokatif, acara ini provokatif." Petisi di laman chance.org menyerukan pemboikotan dan menggambarkan serial Messiah sebagai kejahatan dan propaganda anti-Islam.

Film orisinal Netflix bertajuk The First Temptation of Christ juga menuai penolakan. 11,8 juta orang sudah menandatangani petisi di change.org. Film karya komedian YouTube Brasil ini menggambarkan Yesus sebagai seorang gay. Ternyata, film ini bisa diakses di Indonesia.

Wajar kalau banyak pihak khawatir dengan keberadaan Netflix di Indonesia. Indonesia tegas melarang peredaran konten LGBT, pornografi dan SARA.

Telkomsel memblokir Netflix. Pelanggan Telkomsel tidak bisa mengakses Netflix dari IndiHome, WiFi.id hingga akses selular Telkomsel. Telkomsel keberatan Netflix belum memiliki regulasi yang jelas. Selain itu, Netflix dianggap sebagai pemain over the top (OTT) yang memanfaatkan jaringan operator telekomunikasi.

Operator lain, sebut saja XL, Indosat, dan Smartfren tidak menolak Netflix, tapi mereka menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah.

Sebagian warganet menganggap pemblokiran terhadap Netflix berlebihan. Mereka berargumen, Netflix sudah dilengkapi fitur Parental Control. Itu betul. Tidak semua konten yang tayang di negara lain, muncul di Indonesia. Tapi nyatanya masih ada konten LGBT, pornografi dan SARA yang bisa diakses bebas.

Masalah lain dari Netflix adalah pajak. Pemerintah Australia mengejar Netflix karena hanya membayar pajak sebesar 341.793 dollar US pada 2018. Padahal, penghasilan Netflix dari pelanggan di Negeri Kanguru itu diperkirakan 600 juta dollar US hingga 1 miliar dollar US.

Otoritas di Italia pun memaksa Netflix membayar pajak. Jaksa penuntut di Milan menegaskan Netflix harus membayar pajak meskipun faktanya tidak punya kantor di Italia.

Di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan akan memungut pajak dari Netflix. Upaya itu dilakukan melalui omnibus law Perpajakan. Aturan yang berlaku selanjutnya, aktivitas bisnis yang mengambil keuntungan di Indonesia wajib bayar pajak meski tidak ada kantor secara fisik.

Pihak Netflix sudah menyampaikan siap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

"Saya mendengar dari Netflix, mereka terbuka sekali untuk mengikuti aturan yang ada karena mereka membangun bisnis di negeri kita. Tidak hanya siap (membayar) pajak, mereka terbuka membantu literasi kebangsaan kita," kata Johnny, dikutip dari CNN Indonesia.

Selain menuai kontroversi, banyak film original Netflix yang bagus dan digemari di seluruh dunia. Baru-baru ini, Netflix meraih 24 nominasi Academy Award, sebuah pencapaian yang mengalahkan studio sekelas Disney. Netflix juga mendapatkan nominasi untuk dua film dokumenter.