Kupas tuntas IMEI dan pemblokiran HP BM

Pemerintah Indonesia pada akhirnya secara resmi telah memberlakukan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) terhadap HP BM alias smartphone ilegal. Tanda tangan persetujuan pemblokiran ini pun dibubuhkan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 18 Oktober lalu.

Harus diakui, dengan ditandatanganinya Permen ini, para pengguna smartphone BM alias ilegal ketar ketir. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu teman saya, yang memiliki sebuah smartphone ilegal yang dibeli melalui tengkulak pasar gelap.

Lantas sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya peraturan ini akan diberlakukan? Apakah para pengguna smartphone ilegal seperti teman saya harus khawatir perangkatnya tidak dapat digunakan lagi sama sekali?

Ternyata, setelah menggali lebih dalam, ada sedikit kabar gembira. Para pengguna yang sudah terlanjur membeli dan  menggunakan smartphone BM akan tetap dapat menggunakan perangkat mereka.

“Aturan ini tak akan berpengaruh kepada pengguna saat ini, namun kepada pengguna yang membeli ponsel dari luar negeri di masa depan,” kata mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada saat melakukan tanda tangan Permen pemblokiran IMEI pertengahan Oktober lalu.

Dia juga mengatakan pemblokiran ini tidak akan menghambat impor smartphone ke Indonesia. 

“Kami hanya membuat regulasi agar semua dapat berjalan sesuai peraturan pemblokiran ponsel BM lewat IMEI ini tidak akan melarang impor ponsel, asalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Para pengguna individu yang membeli smartphone dari luar Indonesia untuk kepentingan pribadi pun masih dapat menggunakan perangkat mereka di Indonesia. Mereka tinggal mendaftarkan perangkat mereka ke Kemenperin. Tapi, hingga saat ini sistem pendaftaran IMEI tersebut masih belum dapat digunakan.

Bagaimana pemerintah dapat melakukan pelacakan dan pemblokiran IMEI? Hal ini mereka dapat lakukan dengan membuat sebuah sistem yang akan diberi nama Sistem Basis Data IMEI Nasional (Sibina).

Mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya saat ini telah mengumpulkan lebih dari 1,4 miliar data IMEI di Indonesia. Data itu kemudian akan dicocokkan dengan data internasional dari GSMA. 

"Ini data internasional, jadi dua data pemegang ponsel individu aman, tidak akan ada yang terganggu, baik yang beli di luar negeri maupun di dalam negeri. Kecuali yang beli di BM," katanya.

Oke, sebelum melanjutkan soal pemblokiran IMEI, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu IMEI. Seperti namanya, IMEI merupakan sebuah nomor unik yang berbeda di satu perangkat dengan perangkat lainnya, meskipun masih satu model.

Tugasnya adalah untuk mengidentifikasi 3GPP dan iDEN di sebuah smartphone. IMEI biasanya ditemukan tercetak di dalam kompartemen baterai ponsel, tetapi juga dapat ditampilkan di layar pada sebagian perangkat di menu pengaturan perangkat.

Oh iya, cara mengecek IMEI di smartphone dapat dilakukan dengan masuk ke pengaturan telepon, lalu pilih menu Tentang Perangkat. Di menu inilah pengguna dapat melihat nomor IMEI perangkat mereka.

Sedangkan untuk mengecek apakah IMEI kalian merupakan IMEI smartphone resmi yang masuk ke Indonesia atau tidak, kalian bisa mengunjungi situs Kemenperin.

Jaringan GSM menggunakan nomor IMEI untuk mengidentifikasi perangkat yang valid, dan dapat menghentikan ponsel curian saat ingin mengakses jaringan. Di luar negeri, jika telepon seluler dicuri, pemiliknya dapat meminta penyedia jaringan mereka menggunakan nomor IMEI untuk dimasukkan ke daftar hitam.

Sistem inilah yang ingin diadopsi oleh pemerintah. Lalu, siapakah yang nantinya akan melakukan pemblokiran?

Yang akan melakukan pemblokiran adalah operator seluler di Indonesia. Setelah mendapatkan data yang tak cocok antara database Sibina dengan IMEI yang ada di perangkat, mereka pun dapat memblokir IMEI perangkat tersebut.

Ini berarti, setiap operator dapat mengakses IMEI yang dimiliki oleh pengguna smartphone tanpa harus meminta pelanggan datang ke gerai operator tertentu. Meski terdengar menyeramkan, namun Pemerintah dan operator berjanji untuk merahasiakan data tersebut.

Hal ini menjadi polemik tersendiri bagi para operator seluler. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengeluhkan peraturan ini. Bukan karena kerepotan, namun mesin yang melakukan verifikasi tersebut tidak murah.

Selain itu, pemblokiran IMEI ini tidak akan berdampak langsung kepada para operator. Bahkan, mereka pun mendorong pemerintah tidak mengunci sebuah smartphone untuk hanya menggunakan operator permanen. Pengguna masih dapat dengan bebas memilih operator mana yang mereka suka di perangkat smartphone mereka.

“ATSI meminta insentif kepada pemerintah untuk pengadaan mesin EIR. Hal ini dikarenakan harga dari mesin tersebut cukup mahal. Selain itu inisiatif ini bukan merupakan kewajiban dalam lisensi operator seluler, jadi ATSI mengusulkan pengadaan alat EIR tidak dibebankan semuanya ke operator,” kata kata ketua ATSI, Ririek Adriansyah.

Lalu, kapan peraturan ini akan diberlakukan? Apakah saat ini peraturan pemblokiran IMEI tersebut sudah diberlakukan ? Untuk sementara ini, ternyata peraturan tersebut belum diberlakukan. 

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan bahwa saat ini, Permen tersebut masih belum diberlakukan. “Permen ini baru akan berlaku enam bulan setelah ditandatangani.”

Ini berarti, peraturan ini baru akan diberlakukan tepat pada 18 April mendatang. Hal ini dikarenakan ketiga kementerian tersebut masih menggodok berbagai poin lain mengenai peraturan tersebut.

Namun, sudah ada beberapa bayangan bagaimana sistem ini akan dapat dijalankan. Para operator seluler di Indonesia nantinya diminta untuk menyediakan hotline untuk para pelanggan mereka masing-masing.

Jika kalian bertanya-tanya mengenai metode apa yang akan digunakan oleh para operator untuk ‘memblokir’ smartphone BM ini adalah dengan menutup jaringan dari smartphone ke WiFi.

Selain itu, pengguna juga tidak akan mendapatkan akses ke jaringan ke jaringan seluler biasa. Hal ini menyebabkan pengguna HP BM tidak dapat mengakses jaringan atau bahkan melakukan telepon biasa.

Pertanyaan terakhir yang sering dipertanyakan adalah selain Indonesia, apakah di negara lain juga telah melakukan pemblokiran tersebut? Dan jawabannya adalah Iya.

Amerika misalnya sudah mulai melakukan pemblokiran ini selama belasan tahun lalu. Mereka telah menggunakan pemblokiran IMEI untuk melakukan pemblokiran smartphone curian.

Begitu juga dengan Inggris, yang sudah melakukan pemblokiran IMEI untuk melakukan hal yang sama, namun hanya dalam kurun waktu paling lama 48 jam. Yang membedakan adalah baik di Amerika dan Inggris, kebanyakan smartphone dijual sudah dengan nomor operator selular tertanam di dalamnya.

Sedangkan di Indonesia, seperti sudah disebut di atas, pengguna dapat memilih operator mana yang akan digunakan di sebuah smartphone. Jadi, tantangannya pun akan sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut.

Tantangan lainnya adalah fakta dimana seharusnya pengguna sangat sulit untuk mengganti IMEI dari sebuah smartphone. Namun pada kenyataannya, saat ini sudah banyak tersebar aplikasi untuk mengganti IMEI sebuah perangkat.

Oke, setelah semua sistem pemblokiran IMEI ini diberlakukan, siapa yang akan paling mendapatkan keuntungan?

Pihak pertama yang akan diuntungkan adalah pemerintah. Berkali-kali pemerintah mengatakan bahwa kerugian negara setiap tahun mencapai Rp22,5 triliun. Tentu saja, jumlah ini bukan jumlah yang kecil.

Yang kedua, pihak yang paling diuntungkan adalah para vendor smartphone. Hal ini dikarenakan para vendor kehilangan pendapatan lokal mereka.

Namun, yang paling akan diuntungkan adalah para pengguna smartphone di Indonesia. Hal ini dikarenakan para pengguna dipastikan akan mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari sisi pelayanan jaringan hingga after sales.