Sengkarut Huawei dan perang dingin baru
Benarkah hukuman pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei merupakan penanda bahwa dunia sudah memasuki era baru perang dingin?
Tim Culpan dari Bloomberg, pekan lalu, menyatakan Perang Dingin Teknologi telah dimulai setelah pemerintahan Donald Trump melarang perusahaan-perusahaan yang dipandang sebagai ancaman keamanan untuk berjualan ke Amerika Serikat, dan memblokir perusahaan-perusahaan AS untuk menjual ke Huawei tanpa izin tertulis dari pemerintah.
Dia menulis, "Kita sekarang dapat mengharapkan Cina untuk menggandakan upaya guna meluncurkan sistem operasi smartphone buatan sendiri, merancang chip sendiri, mengembangkan teknologi semikonduktornya sendiri (termasuk alat desain dan peralatan manufaktur), dan menerapkan standar teknologinya sendiri. Ini hanya dapat mempercepat proses pembuatan tirai besi digital yang memisahkan dunia menjadi dua bidang teknologi yang berbeda dan sama-sama eksklusif."
Saya setuju dengan kesimpulan Culpan, namun dengan catatan bahwa "menggandakan upaya" itu tetap tak akan menyelesaikan persoalan dalam sehari semalam, setahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan lima tahun.
Walaupun reaksi CEO Huawei atas kebijakan AS terkesan heroik --tindakan wajar seorang CEO--, para pengamat tahu bahwa efek yang Huawei rasakan akan sangat serius, baik jangka pendek maupun menengah. Apalagi jika Huawei benar-benar menolak kooperatif sebagaimana ZTE ketika menerima sanksi yang sama dari AS, tahun 2017.
Kita tahu, tahun lalu, bos ZTE meminta maaf dan setuju membayar denda USD1 miliar karena menjual teknologi ke Iran dan Korea Utara. Selain itu, ZTE juga merombak jajaran manajemen sesuai kemauan Departemen Perdagangan AS.
Sanksi terhadap Huawei memang lebih menarik perhatian media dan masyarakat, termasuk di Indonesia, karena perusahaan ini juga tercatat sebagai vendor ponsel pintar nomor dua di dunia. Khusus untuk pasar Indonesia, mereka belum lama merilis produk P30 series dan menjalankan program promosi Ramadan, dan berencana membuka puluhan exclusive store di beberapa kota.
Fakta yang terlupakan
Di sisi lain, sanksi terhadap ZTE dan Huawei membuka mata kita akan kerentanan perusahaan teknologi raksasa Cina terhadap tindakan AS. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa Cina sudah unggul saking banyaknya produk "made in china". Salah satu yang paling sering kita dengar, tentu saja, "iPhone aja buatan Cina". Fakta yang sering terlupakan adalah teknologi pembuatan iPhone bukanlah dari Cina. Tentu saja, sistem operasinya juga bukan buatan Cina.
Sebagai gambaran, Cina hanya memperoleh USD8.46 dari total USD237.45 biaya produksi iPhone 7. Pendapatan terbesar diperoleh pemasok dari AS, Jepang, dan Taiwan. Cina masih jauh sekali tertinggal dalam produksi komponen canggih. Ya, memang Huawei sudah merancang dan memproduksi sendiri system-on-a-chip (Soc) Kirin, seperti halnya Apple, tetapi desain standarnya tetap dibuat ARM (dan ARM masih bergantung pada teknologi asal AS), perusahaan asal Inggris yang juga telah memutuskan hubungan dengan Huawei berikut seluruh anak usahanya. Dengan kata lain, usaha Cina atau Huawei untuk berdikari masih butuh waktu yang lama.
Huawei Indonesia mengatakan, erdasarkan informasi dari Huawei Global, Huawei telah memperoleh lisensi permanen untuk arsitektur ARM8. ARM8 adalah set instruksi ARM 32/64-bit. Prosesor saat ini adalah produk dari set instruksi ini.
Huawei menekankan bahwa Huawei dapat sepenuhnya mendesain prosesor ARM secara independen, dan melengkapi hak kekayaan intelektual, dan serta dapat mengembangkan proses ARM secara independen untuk jangka panjang, terlepas dari lingkungan eksternal.
Dengan kata lain, bahkan jika ARM nantinya tidak dapat mengautorisasi instruksi ARM diatur di bawah tekanan tertentu, Huawei tidak akan terpengaruh.
Tidak ada blokade secara teknis, dan penelitian serta pengembangan chip Huawei akan berlanjut di masa depan.
Karena itu pula, tindakan jangka pendek yang bisa Huawei lakukan hanyalah menumpuk stok chip di gudang mereka, setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Setelah stok itu habis, dan tak ada kesepakatan antar kedua negara, ambisi Huawei untuk menjadi produsen ponsel nomor 1 di dunia sudah pasti pupus, dan mungkin produksi smartphone mereka akan berhenti total.
Potensi kerugian perusahaan pemasok dari AS juga tak bisa diremehkan. Kehilangan klien sebesar Huawei sudah pasti akan membuat mereka rugi hingga puluhan miliar dollar per tahun.
Sampai sejauh ini, Cina terlihat belum bereaksi atas sanksi terhadap Huawei. Menilik pada perang tarif dengan AS, kemungkinan besar mereka akan tetap membalas dengan terukur. Salah satu senjata pamungkas yang bisa mereka gunakan, walaupun kemungkinannya kecil adalah, memainkan harga mineral langka: cerium (Ce), dysprosium (Dy), erbium (Er), europium (Eu), gadolinium (Gd), holmium (Ho), lanthanum (La), lutetium (Lu), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), promethium (Pm), samarium (Sm), scandium (Sc), terbium (Tb), thulium (Tm), ytterbium (Yb), dan yttrium (Y). Cina menguasai 90 persen produksi mineral yang sangat penting untuk membuat komponen elektronik tersebut.
Alternatif lain yang lebih mungkin adalah tarif terhadap produk Apple, sehingga harganya akan lebih mahal lagi.
Siapa yang memulai
Walaupun perang dingin AS-Cina baru dimulai, tak bisa dibantah bahwa Cinalah sebenarnya yang memulainya terlebih dahulu. Jauh sebelum AS menindak Huawei, Cina sudah terlebih dahulu menutup negaranya untuk Facebook, Twitter, Wikipedia, Google, YouTube, Instagram, Reddit, Pinterest, dan bahkan media semacam The New York Times. Banyak analis menyebut, alasannya bukan semata-mata ekonomis, tetapi justru politis: mengontrol informasi.
Sengkarut Huawei sekarang ini bukan semata-mata karena faktor Presiden Trump. Sebelum dia mengeluarkan perintah eksekutif, parlemen AS sudah terlebih dahulu mengeluarkan laporan ihwal bahaya penggunaan produk Huawei bagi keamanan dalam negeri.
Memang, Trump sendiri sangat bersemangat menekan Cina yang -sejak era kampanye menjadi presiden- disebutnya terlalu lama merugikan AS dalam hal perdagangan. Tetapi, kasus ZTE setidaknya memberi gambaran, yakni tujuan utama AS bukanlah mematikan perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu. Mereka hanya ingin membatasi ruang gerak perusahaan Cina agar tak membahayakan keamanan nasional, apa pun arti keamanan nasional itu.
Artikel ini telah diperbarui pada 28 Mei dengan memasukkan keterangan tambahan dari Huawei Indonesia.
