Sumber daya paling berharga bukan lagi minyak, melainkan data
Data kini menjadi sumber daya baru yang bernilai miliaran dollar.
Seabad yang lalu, komoditas yang paling berharga di dunia adalah minyak. Kini, data jadi hal yang paling berharga dan menjadi 'minyak' di era digital.
Perusahaan raksasa, seperti Alphabet (Induk usaha Google), Amazon, Apple, Facebook, dan Microsoft, terlihat tak terbendung lagi di era digital ini. Mereka adalah lima besar perusahaan paling bernilai di dunia saat ini.
Menurut economist, kelimanya memiliki profit bersih yang menakjubkan sepanjang kuarter pertama 2017. Lebih dari USD25 miliar berhasil diraup kelima perusahaan tersebut.
Hebatnya, nyaris semua perusahaan tersebut memiliki layanan gratis. Itu semua efek dari kekuatan data yang dimiliki perusahaan teknologi. Pendekatan ekonomi baru Tampaknya harus dirancang lebih mutakhir lagi di era ini.
Apa yang digali?
Internet dan smartphone telah 'menambang' banyak data dari konsumen. Data ini tampak remeh, bisa digali dari kebiasaan Anda menggunakan aplikasi kesehatan untuk menghitung jarak tempuh saat lari pagi. Data lain digali dari aplikasi Google Maps dan ojek online.
Secara virtual, semua aktivitas Anda merupakan tambang data digital. Tentu, sepanjang Anda menghubungkan segala aktivitas dengan internet dan smartphone Anda.
Sementara itu, kecerdasan buatan yang dimiliki raksasa-raksasa teknologi tersebut memeras segala esensi data konsumen dengan lihai. Lain halnya dengan insinyur-insinyur software yang setiap hari memperbaiki algoritma di internet dan aplikasi smartphone agar mampu memprediksi perilaku belanja konsumen.
Itu sebabnya, promo-promo menarik bisa muncul di saat yang tepat, ketika konsumen benar-benar butuh. Tidak heran bila General Electric dan Siemens kini menjual diri sebagai perusahaan penyedia data.
Membanjirnya data saat ini juga memengaruhi kompetisi. Raksasa teknologi tidak melihat kompetisi sebagaimana perusahaan ala zaman dahulu. Kekuatan dan cara pendekatan baru adalah jaringan kerja sama yang kuat. Contohnya, setiap kali kita membuka aplikasi baru, kita terbiasa log in dengan akun Facebook atau Google.
Makin banyak data yang ditambang dari berbagai macam jaringan, situs, dan aplikasi, makin berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan performa fitur dan layanan mereka. Makin eksklusif perusahaan Anda menutupi data-data konsumen, justru makin susah berkembang di era ekonomi digital.
Ancaman Monopoli ekonomi
Isu antitrust atau anti-monopoli ekonomi pada abad 20 pun luntur. Kebijakan anti-monopoli era industrial harus segera ditinggalkan dan dituntut untuk segera menyesuaikan dengan ekonomi era digital abad 21.
Contohnya, merger perusahaan. Perhitungan aset data perusahaan mendesak dilakukan agar pemangku kebijakan memiliki intervensi soal merger perusahaan digital. Ini bisa menjadi bantalan agar kasus merger Facebook dan WhatsAap senilai USD19 milliar tidak terjadi lagi di masa depan.
Dalam sudut pandang ekonomi industrialis, tidak masuk akal sebuah perusahaan aplikasi kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang diakusisi miliaran dollar oleh Facebook. Namun, dalam kacamata industri digital, data WhatsAap sangat bernilai. Jadi, tidak heran bila harga yang harus dibayarkan Facebook untuk mendapatkan data WhatsApp sangat tinggi.
Kebijakan kedua adalah membuat transparansi yang lebih longgar agar arus data yang masuk dan keluar dari perusahaan internet bisa dikontrol. Ini juga memaksa perusahaan untuk lebih terbuka mengenai data apa yang mereka pegang dan seberapa banyak uang yang dihasilkan dari data tersebut.
Pemerintah juga bisa memiliki pusat inkubasi data tersendiri yang bisa diakses untuk mengatur bagian krusial dari data ekonomi digital. India sudah melakukannya dengan sistem identitas digital mereka bernama, Aadhaar.
Eropa bahkan memandatkan agar data konsumen di industri keuangan bisa diakses pihak ketiga. Tentu atas persetujuan konsumen.
Menyusun ulang kebijakan antimonopoli di era teknologi informasi ini tidak mudah. Risiko baru akan terus muncul, misalnya privasi data konsumen. Namun, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mengamankan data ekonomi negaranya, agar tidak dikuasai lima besar perusahaan teknologi tersebut.