3 poin utama transformasi digital yang dibahas dalam KTT Malaysia

Transformasi digital menjadi salah satu topik yang dibahas dalam KTT Malaysia yang digelar pada tanggal 16 Juli 2023, di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara KTT yang diselenggarakan mempertemukan lebih dari 40 peserta regulator dari sepuluh negara di kawasan ini.

Dalam diskusi panel Telecommunications Regulatory Summit yang diselenggarakan perdana oleh Ookla, para regulator membedah strategi untuk meningkatkan konektivitas broadband dan mempersempit kesenjangan digital. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan transformasi digital.

Berikut ini poin-poin penting yang disimpulkan dalam KTT terkait transformasi digital di wilayah Asia Tenggara:

1. Regulasi berbasis data untuk mendorong konektivitas

KTT menekankan bahwa data crowdsourcing memainkan peran penting dalam mengukur kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan konektivitas, dan membuat keputusan yang tepat untuk menjembatani kesenjangan digital, memastikan bahwa broadband berkualitas tinggi dapat diakses oleh semua orang, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. 

Data Speedtest Intelligence menunjukkan kinerja 5G telah melampaui kinerja jaringan tetap di Malaysia dan Indonesia. Malaysia menduduki posisi pertama dengan median kecepatan unduh 5G sebesar 511,79 Mbps dan 93,19 Mbps untuk jaringan tetap, sementara Indonesia berada di urutan keempat.

Meskipun konektivitas terus meningkat, menghubungkan daerah pedesaan dan terpencil masih menjadi sebuah tantangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara telah membentuk program yang bertujuan untuk menyediakan layanan dasar telepon dan internet bagi individu dan komunitas.

Operator berkontribusi terhadap dana tersebut, yang kemudian digunakan untuk menyebarkan jaringan di daerah pedesaan yang mungkin tidak layak secara finansial.

2. Perpaduan teknologi diperlukan untuk memajukan konektivitas 

Teknologi 5G berpotensi menggantikan akses internet tetap dalam situasi di mana biaya penerapan fiber optik tinggi dan peluncuran jaringan broadband tetap tradisional tidak layak secara komersial.

Namun, di negara-negara seperti Indonesia, teknologi satelit mungkin merupakan solusi yang lebih efektif untuk menyediakan konektivitas ke daerah-daerah terpencil.

Meskipun Akses Nirkabel Tetap (FWA) 5G dan teknologi satelit dapat saling melengkapi, penerapan teknologi satelit saat ini dibatasi oleh beberapa faktor seperti jangkauan, keterjangkauan perangkat, dan biaya layanan (modem Starlink berharga sekitar $800) dibandingkan dengan modem tetap atau pilihan broadband seluler yang sudah ada. 

3. Regulator berperan dalam memajukan transformasi digital

Dalam diskusi panel mengenai dampak regulasi terhadap transformasi digital, Phavanhna ​​Douangboupha dari MTC Laos dan Ditjen SDPPI Indonesia, Adis Alifiawan, berbagi strategi mereka untuk meningkatkan konektivitas broadband dan mempersempit kesenjangan digital.

Douangboupha mengungkapkan bahwa Laos berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah menuju Transformasi Digital dan pengembangan Ekonomi Digital. Sebagai bagian dari hal ini, baru-baru ini mereka meluncurkan Komite Transformasi Digital Nasional, yang diketuai oleh Perdana Menteri, untuk mengurangi redundansi guna meningkatkan efisiensi.

Laos juga meluncurkan Visi 20 Tahun Pembangunan Ekonomi Digital (2021-2040), Strategi 10 Tahun (2021-2030), dan Rencana Pembangunan Digital Nasional 5 Tahun untuk 2021-2025.

Sementara itu, Indonesia telah mengambil pendekatan yang ditargetkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menyediakan akses internet di desa-desa dan lokasi layanan publik sebagai bagian dari inisiatif “Indonesia Terhubung: semakin digital, semakin maju”. 

Pemerintah telah mengembangkan ketiga lapisan infrastruktur digital, termasuk Fiber Optic Backbone Network “Palapa Ring,” satelit high throughput (SATRIA-1) untuk konektivitas jarak menengah, dan konektivitas last mile melalui BTS 4G dan akses internet WiFi yang diterapkan oleh pemerintah di daerah pedesaan.

Selain itu, Ookla juga mencatat bagaimana beberapa pasar di kawasan Asia Pasifik mengalami kinerja pengunduhan median yang lebih cepat dibandingkan dengan lima negara dengan perekonomian terbesar di Eropa.

Misalnya, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, India, Selandia Baru, Tiongkok, dan Australia mencapai median kecepatan pengunduhan 5G melebihi 200 Mbps. Sebagai perbandingan, hanya Perancis yang mencatat kecepatan di atas 200 Mbps di antara negara-negara Eropa.

Sementara Italia, Jerman, Inggris, dan Spanyol, mencatat median kecepatan unduh di bawah 150 Mbps. Namun, ada faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan ketika membahas perluasan adopsi broadband, yaitu kesenjangan penggunaan - orang-orang yang hidup dalam jangkauan jaringan broadband seluler dan tidak menggunakannya. Menurut GSMA, hampir separuh populasi di Asia Pasifik terhubung dengan internet seluler.