AS akan blokir jaringan blockchain Tiongkok

Di tengah meningkatnya ketegangan Tiongkok-AS, legislator AS telah mengusulkan rancangan undang-undang untuk mencegah lembaga federal menggunakan jaringan blockchain Tiongkok. RUU ini, yang diberi nama Clarity Act, bertujuan untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok tertentu, yang mencerminkan strategi yang lebih luas untuk mempertahankan kendali digital AS, khususnya di bidang Web3.

Dilansir dari Gizmochina (10/11), Undang-undang yang diusulkan ini bertujuan langsung pada Jaringan Layanan berbasis Blockchain (BSN) dan Jaringan Conflux, antara lain, karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan privasi data. BSN, khususnya, telah menjadi landasan strategi blockchain Tiongkok, didanai oleh entitas milik negara dan dirancang untuk memajukan penggunaan blockchain tanpa mata uang kripto. Meskipun BSN berupaya melakukan globalisasi dengan Spartan Network-nya, para pejabat AS tetap waspada.

Pengenalan RUU ini mencerminkan narasi yang lebih luas tentang upaya AS untuk melindungi kepentingannya di era digital. Meskipun Clarity Act menargetkan blockchain, hal ini merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar di mana AS mengamati teknologi Tiongkok di semua lini, mulai dari TikTok hingga 5G. RUU tersebut juga menyerukan penilaian risiko, termasuk risiko yang ditimbulkan oleh alternatif terhadap jaringan perbankan SWIFT dan Belt and Road Initiative Tiongkok.

Langkah legislatif ini menandakan sikap kehati-hatian, memastikan data sensitif Amerika tidak jatuh ke tangan pihak asing. Namun, keberhasilan rancangan undang-undang tersebut masih belum pasti karena kurangnya dukungan dari pimpinan komite utama.

Meski demikian, keberadaannya menegaskan pemahaman bipartisan bahwa AS harus menjaga batas-batas teknologinya terhadap pesaingnya, terutama Tiongkok. Sikap ini sejalan dengan sentimen Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer, yang menganjurkan sikap kompetitif namun non-konfrontatif terhadap Tiongkok.