ATSI ingin PNBP turun demi pemerataan jaringan

Infrastruktur digital adalah tiang utama yang menopang industri digital. Ini termasuk jaringan telekomunikasi, pusat data, dan platform digital. Infrastruktur yang baik adalah landasan yang diperlukan untuk menghubungkan masyarakat, memfasilitasi transaksi online, dan mengaktifkan layanan digital lainnya.

Operator telekomunikasi adalah pilar dalam menopang industri dan perekonomian digital di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam acara Selular Business Forum (SBF) 2023. Di sisi lain, operator seluler bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan andal sehingga memungkinkan bisnis digital, layanan publik digital, dan inovasi lainnya untuk berkembang dengan optimal.

Namun di tengah posisinya yang semakin strategis, terutama sebagai enabler bagi industri lainnya, kita justru menyaksikan industri telekomunikasi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sejak memasuki masa kejenuhan pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya selular, kini tak lagi mewah. Jika sebelumnya dua digit, sekarang sudah satu digit.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19% secara tahunan. Fakta ini menjadi alarm bagi ekosistem industri teknologi digital yang mampu tumbuh tinggi saat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan yang melambat juga tercermin dari ARPU (average revenue per user). ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi. ARPU yang rendah pada akhirnya tentu akan berkontribusi pada pencapaian laba yang juga kurang optimal, sehingga mempengaruhi upaya operator dalam melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik.

Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya selular mencapai Rp75.000 - Rp100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000.

Terdapat 6 persoalan utama yang mendera industri telekomunikasi khususnmya seluler, sehingga tumbuh stagnan hingga saat ini. Berikut 6 permasalahan tersebut:

1. Regulasi super ketat

2. Tarif data yang terbilang murah

3. Kebutuhan frekuensi terus meningkat namun harga spektrum sangat mahal

4. Besarnya regulatory chargers, dari BHP frekuensi hingga USO

5. Kewajiban membangun hingga pelosok namun minim insentif

6. Ketimpangan kebijakan operator seluler dibandingkan penyelenggara OTT (over the top)

Imbas dari berbagai permasalahan tersebut membuat industri telekomunikasi tidak maksimal dalam mengembangkan peran sebagai enabler di era digital yang berkembang pesat saat ini. Untuk kembali sehat, diperlukan solusi-solusi yang bersifat komprehensif.

Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Rudi Purwanto dalam diskusi tersebut mengatakan ATSI memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut di antaranya mengganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi beban operator seluler dengan hal lainnya.

“Saat ini regulatory charge untuk operator seluler lebih dari 10% dan tidak sehat. Kami berharap pemerintah dapat mengganti PNBP termasuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan pemerataan jaringan hingga daerah pelosok, meningkatkan ranking kecepatan internet di Indonesia yang tertinggal,” kata Rudi. “Selain itu, mempercepat Penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital; Meningkatkan GDP & Pajak; Membuka lapangan kerja dan usaha; Meningkatkan bandwidth per kapita; Meningkatkan konektivitas untuk industri 4.0, IKN , smart city , KEK, DWSP dan lain-lain; Meningkatkan digital ekonomi”.