Batasan baru untuk AI militer dan intelijen di bawah kepemimpinan Biden

Presiden Joe Biden mengeluarkan memorandum keamanan nasional pertama yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk militer dan badan intelijen Amerika Serikat. Memorandum ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana AI dapat digunakan dalam operasi sehari-hari oleh lembaga-lembaga tersebut, serta menetapkan serangkaian batasan untuk mencegah penggunaan AI yang tidak etis atau berbahaya.

Dilansir dari Engadget (25/10), memorandum ini menetapkan tiga prinsip utama: memastikan bahwa Amerika Serikat memimpin pengembangan AI yang aman, aman, dan dapat dipercaya; memanfaatkan teknologi AI canggih untuk mendukung misi keamanan nasional; dan memajukan konsensus internasional serta tata kelola AI yang bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip ini, pemerintah AS berharap dapat mempercepat adopsi AI dalam komunitas keamanan nasional sambil tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan melindungi hak asasi manusia.

Salah satu batasan utama yang ditetapkan dalam memorandum ini adalah bahwa AI tidak boleh digunakan sebagai pengambil keputusan untuk peluncuran senjata nuklir atau penentuan status suaka bagi imigran yang datang ke AS. Selain itu, AI juga dilarang untuk melacak individu berdasarkan ras atau agama mereka, atau menentukan apakah seseorang adalah teroris yang dikenal tanpa intervensi manusia. Batasan-batasan ini dirancang untuk mencegah skenario distopia yang paling mengerikan, termasuk pengembangan senjata otonom.

Memorandum tersebut juga menetapkan perlindungan untuk kemajuan AI sektor swasta sebagai aset nasional yang perlu dilindungi dari spionase atau pencurian oleh musuh asing. Badan intelijen diperintahkan untuk membantu perusahaan swasta yang bekerja pada model AI untuk mengamankan pekerjaan mereka dan memberikan laporan intelijen terbaru untuk melindungi aset AI mereka.

Selain itu, memorandum ini juga mengarahkan tindakan untuk melacak dan melawan pengembangan dan penggunaan AI oleh musuh untuk tujuan keamanan nasional. Ini termasuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan sekutu asing untuk memastikan bahwa AS tetap memimpin dalam pengembangan AI yang aman dan dapat dipercaya.

Dengan menetapkan aturan baru ini, Presiden Biden berharap dapat memberikan panduan yang jelas bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab dan etis. Langkah ini juga menunjukkan komitmen AS untuk memimpin pengembangan AI yang aman dan dapat dipercaya di tingkat global, sambil melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.