IBM jalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk solusi blockchain

IBM Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, Kementerian Keuangan hari ini (18/2) mengumumkan kerjasama piloting penggunaan platform TradeLens. Ini merupakan platform digital berbasis blockchain yang dikembangkan bersama oleh A.P. Moller - Maersk dan IBM. 

Untuk diketahui, TradeLens adalah platform digital perdagangan global yang dapat melacak dan memberikan informasi posisi kontainer secara lebih efisien dan akurat bagi pengguna platform. Platform ini memungkinkan transformasi digital dari proses pengiriman yang berbasis kertas untuk menghasilkan data end-to-end secara instan sekaligus bermanfaat permanen atau tidak dapat diubah. 

Dengan kerjasama ini, TradeLens akan melengkapi layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia dengan alat pelacak otomatis. Penggunaan teknologi blockchain ini dipandang dapat meningkatkan keamanan, transparansi, efisiensi dan sederhana. 

“Ini adalah kolaborasi yang kita lakukan. Konteksnya adalah saling berbagi informasi, berbagi data di dalam satu ekosistem untuk kepentingan bersama. Artinya ketika terjadi kolaborasi maka informasi itu disharing secara stream line dan yang paling penting adalah trust levenya sangat tinggi.” ujar Agus Sudarmadi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. 

Ia juga menambahkan, langkah ini diambil untuk menyederhanakan proses perdagangan, membuat dokumentasi menjadi lebih otomatis dan meningkatkan kerjasama serta komunikasi antar pihak. Tidak hanya itu, hal ini dilakukan juga untuk mengurangi duplikasi dokumen-dokumen perizinan. 

Berbekal blockchain, pihak berwenang akan menerima data pengiriman sesaat sesudah kontainer meninggalkan pelabuhan keberangkatan. Hal ini akan memberikan waktu lebih banyak bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mempersiapkan penerimaan barang. Dengan begini, pemeriksaan bea cukai untuk mencegah penipuan dan pemalsuan menjadi lebih efisien serta menyeluruh. 

Untuk diketahui, implementasi kerjasama antara IBM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini sebenarnya sudah terjadi sejak Oktober lalu. Setelah menjalankan fase pertama, saat ini kerjasama tersebut mulai memasuki fase kedua, yakni pertukaran data.

“Fase dua itu kebanyakan pertukaran datanya itu di internal dan pemerintahan. Fase tiga dan empatnya, bagaimana bisa terkoneksi ke di luar pemerintahannya, seperti perbankan, logistik dan sebagainya. Intinya seperti itu.” ungkap Tan Wijaya, Presiden Direktur Indonesia.