Demi 5G, operator seluler minta frekuensi murah
Terlepas dari penentuan frekuensi, operator seluler meminta pemerintah untuk memberikan keringanan atas biaya frekuensi jaringan 5G.
Ismail - Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan, frekuensi yang diutamakan untuk jaringan 5G adalah di 2,6GHz. Namun demikian, dia belum mengungkapkan kapan kandidat frekuensi jaringan 5G itu diumumkan secara resmi ke publik.
Frekuensi itu sendiri memang paling banyak digunakan untuk 5G di berbagai negara. Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan beberapa kandidat frekuensi jaringan 5G, yaitu 3,5GHz, 2,8GHz dan 2,6GHz. Namun dalam acara IndoTelko Forum “Embarking 5G, a Pursuit to Digital Destiny” Ismail mengatakan frekuensi 3,5GHz dan 2,8GHz diutamakan untuk satelit.
Oleh karenanya, kandidat utamanya jatuh kepada 2,6GHz. Terlepas dari penentuan frekuensi tersebut, operator seluler sebagai penyelengara telekomunikasi meminta pemerintah untuk memberikan keringanan atas biaya frekuensi jaringan 5G. Dengan kata lain, operator seluler berharap pemerintah membebankan biaya frekuensi sepenuhnya kepada operator.
"Karena riset 5G masih kurang, di ATSI kami mengharapkan adanya keringanan. Di awal, diharapkan adanya kompensasi atau BHP Holiday di satu sampai tiga tahun pertama implementasi, sehingga kami terbantu membangunnya," kata Ririek Adriansyah - Ketua ATSI di Balai Kartini, Jakarta (27/11).
Hal senada juga disampaikan Telkomsel dan XL Axiata dalam kesempatan yang sama. Direktur Network Telkomsel - Iskriono Windiarjanto mengharapkan, harga frekuensi yang merupakan kewenangan pemerintah tidak dibanderol mahal. Pasalnya, harga yang terjangkau juga akan membantu operator seluler untuk memberikan layanan yang terjangkau bagi masyarakat. Pada akhirnya, pengembangan 5G di Indonesia bisa didorong oleh pemerintah dengan menekan biaya infrastruktur.
Serupa dengan Ririek dan Iskriono, Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata - Feby Sallyanto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memberikan kompensasi, khususnya di tahap awal.
"Kami regulator memberikan kompensasi seperti yang sudah disampaikan Pak Ririek. Karena operator tidak bisa pada tahap awal punya business case yang mumpuni, sehingga perlu dukungan pemerintah dan win-win bagi semua pihak agar transisi 4G ke 5G bisa berjalan lancar," kata Feby.
Menilik kesiapan operator sendiri, tampaknya mereka memang siap menggelar 5G. Sejumlah uji coba sudah dilakukan perusahaan sejak 2017 lalu di antaranya mobil otonom, tampilan hologram hingga cloud gaming. Sayangnya, untuk penyelenggaraan jaringan secara massal, operator membutuhkan frekuensi lain yang tengah disiapkan Kemenkominfo.
