Google dipaksa jual Android oleh Departemen Kehakiman AS karena praktik monopoli

Dalam sebuah langkah yang dapat mengubah lanskap teknologi, Departemen Kehakiman AS (DoJ) dilaporkan mempertimbangkan pembubaran Google secara drastis. Dilansir dari Gizmochina (15/8), raksasa teknologi itu diketahui telah memonopoli pasar pencarian daring secara ilegal, dan pemerintah sedang menjajaki opsi untuk memulihkan persaingan.

Menyusul putusan pengadilan penting terhadap Google, DoJ sedang memeriksa beberapa kemungkinan tindakan hukum, termasuk opsi yang paling agresif: memecah perusahaan menjadi entitas yang lebih kecil. Ini akan menandai salah satu tindakan antimonopoli paling signifikan sejak upaya pembubaran Microsoft lebih dari dua dekade lalu.

Meski pembubaran sedang dipertimbangkan, tindakan yang tidak terlalu drastis juga sedang dipertimbangkan. Ini termasuk memaksa Google untuk berbagi lebih banyak data dengan pesaing, memberlakukan pembatasan pada pengembangan AI-nya, dan melarang kontrak eksklusif yang mendorong dominasinya.

Kasus ini berpusat pada praktik Google dengan Android, Chrome, dan AdWords, di mana kontrak eksklusif perusahaan dengan produsen perangkat telah menimbulkan kekhawatiran di antara regulator. DoJ khususnya khawatir tentang bagaimana dominasi pencarian Google dapat memengaruhi persaingan di sektor AI yang berkembang pesat.

Jika pembubaran berlanjut, penjualan Android, Chrome, atau AdWords dapat menjadi pertimbangan. Langkah seperti ini akan memiliki implikasi yang luas bagi industri teknologi dan konsumen.

Meski Google berencana untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, perusahaan ini menghadapi jalan yang menantang di depan. Potensi perpecahan perusahaan teknologi raksasa ini adalah pengingat nyata akan meningkatnya pengawasan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi besar dan tekad pemerintah untuk mendorong persaingan yang adil.