Kebijakan baru Telegram: Mengungkap informasi pengguna untuk permintaan hukum

Telegram, aplikasi pesan instan yang dikenal dengan fokusnya pada privasi, baru-baru ini mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan privasinya. CEO Telegram, Pavel Durov, menyatakan bahwa aplikasi ini sekarang akan mulai menyerahkan alamat IP dan nomor telepon pengguna jika diminta oleh otoritas hukum yang sah.

Dilansir dari Engadget (25/9), perubahan kebijakan ini merupakan langkah yang signifikan bagi Telegram, yang sebelumnya terkenal karena ketidakresponsifannya terhadap permintaan informasi dari pihak berwenang. Telegram sering kali mengabaikan permintaan untuk informasi tentang tersangka kriminal, tetapi dengan kebijakan baru ini, aplikasi tersebut akan lebih kooperatif dalam membantu penegakan hukum.

Langkah ini diambil setelah penangkapan Pavel Durov di Prancis pada bulan Agustus lalu. Durov dituduh terlibat dalam aktivitas kriminal yang dilakukan melalui platform Telegram dan diperintahkan untuk tetap berada di Prancis selama proses hukum berlangsung. Telegram juga telah memperbarui halaman FAQ mereka untuk mencerminkan perubahan kebijakan ini, serta menambahkan tim moderator baru untuk mengidentifikasi dan menghapus konten bermasalah dari hasil pencarian.

Selain itu, Telegram juga mengimplementasikan beberapa alat moderasi baru yang menggunakan AI dan tim moderasi manusia untuk menghapus konten yang tidak aman atau ilegal. Pengguna juga didorong untuk melaporkan konten yang berbahaya agar dapat segera dihapus.

Meskipun perubahan ini mungkin akan membantu menenangkan jaksa Prancis yang menahan Durov, dampaknya terhadap popularitas Telegram di kalangan jurnalis dan individu yang tinggal di bawah pemerintahan otoriter masih belum jelas. Telegram tetap berkomitmen untuk tidak mengungkapkan isi pesan pengguna kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah, tetapi alamat IP dan nomor telepon kini dapat diberikan jika ada permintaan hukum yang sah.