Langkah maju dalam pengaturan AI: Perjanjian global ditandatangani
Pada tanggal 5 September 2024, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan beberapa negara besar lainnya menandatangani perjanjian global tentang kecerdasan buatan (AI).
Pada tanggal 5 September 2024, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan beberapa negara besar lainnya menandatangani perjanjian global tentang kecerdasan buatan (AI). Perjanjian ini, yang dikenal sebagai Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy, and the Rule of Law, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem AI selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Dilansir dari Engadget (6/9), perjanjian ini difokuskan pada tiga area utama: melindungi hak asasi manusia, termasuk privasi dan pencegahan diskriminasi; menjaga demokrasi; dan menegakkan supremasi hukum. Ini adalah perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum yang dirancang untuk mengatur seluruh siklus hidup sistem AI, dari pengembangan hingga penerapan.
Acara penandatanganan berlangsung di Vilnius, Lithuania, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Selain AS, Inggris, dan Uni Eropa, negara-negara lain yang menandatangani perjanjian ini termasuk Andorra, Georgia, Islandia, Norwegia, Moldova, San Marino, dan Israel. Meskipun beberapa negara besar dari Asia dan Timur Tengah belum bergabung, perjanjian ini terbuka untuk negara mana pun yang bersedia mematuhi ketentuannya di masa depan.
Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, Marija Pejčinović Burić, menyatakan bahwa perjanjian ini dirancang untuk memastikan bahwa perkembangan AI mendukung standar kita, bukan merusaknya. “Framework Convention ini adalah teks yang kuat dan seimbang - hasil dari pendekatan terbuka dan inklusif yang memastikan bahwa ia mendapat manfaat dari berbagai perspektif ahli”.
Perjanjian ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah lima negara penandatangan, termasuk setidaknya tiga negara anggota Dewan Eropa, meratifikasinya. Ini adalah langkah penting dalam upaya global untuk mengatur AI dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama.
Selain perjanjian ini, ada juga upaya lain untuk mengatur AI, termasuk AI Safety Summit di Inggris, Hiroshima AI Process yang dipimpin oleh G7, dan resolusi AI dari PBB3. Semua inisiatif ini menunjukkan komitmen global untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perkembangan teknologi AI.