Pentingnya literasi digital di balik pembangunan infrastruktur internet daerah 3T

Literasi digital adalah kebutuhan penting bagi masyarakat daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar) terutama bagi wilayah yang dalam pembangunan jaringan atau akses internet. Pemerataan tersebut selalu menjadi upaya dari BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui akses digital.

Dalam acara Media Gathering dan Talkshow "Peran Media dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Digital di Daerah 3T", Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhillah Mathar menyebut perlunya masyarakat mendapat literasi digital terlebih dahulu sebelum hadirnya infrastruktur internet di wilayahnya. Hal ini demi menghindari adanya penyalahgunaan internet ke dalam hal yang kurang produktif dan cenderung merusak.

“Kami mengharapkan tentu pada saat fasilitas ini dibangun terutama di daerah-daerah yang pertama kali mendapatkan internet itu memang seharusnya literasi digitalnya duluan karena beberapa daerah kami menemukan ketika kita tidak membekali dengan pengetahuan tentang literasi digital itu yang terjadi akses internet tidak mengarah ke produktivitas,” kata Fadhillah.

Sejalan dengan gagasan tersebut, Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif Indonesia ICT juga melihat adanya peluang ekonomi apabila masyarakat diberikan literasi digital terlebih dahulu sebelum mendapatkan akses internet. Peluang tersebut misalnya dengan memulai usaha menjual produk lokal melalui e-commerce atau membangun bisnis digital seperti media daring dapat dilakukan jika masyarakat memiliki literasi digital yang cukup.

Terlebih, Heru melihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses internet saat ini sangat besar. Bahkan akses terhadap internet sekarang sudah termasuk dalam kebutuhan hak asasi manusia yang wajib terpenuhi.

“Saya kira pembekalan itu memang perlu dilanjutkan untuk membekali masyarakat lokal dan termasuk menangkap peluang-peluang baru,” ucap Heru.

“Kalau sekarang kita bicara akses broadband (internet) itu kan sudah human rights atau hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan tercatat di ITU,” imbuhnya.

Heru juga mengungkapkan bahayanya masyarakat yang tidak dibekali literasi digital sedari awal dapat membawa dampak negatif ke depannya. Sebagai contoh, masyarakat bisa terjerumus untuk menyebarkan informasi hoax serta ujaran kebencian di internet apabila tidak adanya pemahaman dasar atas literasi digital.

“Selain infrastruktur kalau saya lihat tadi persoalan SDM juga harus dibangun jangan sampai nanti infrastrukturnya bagus tetapi nanti kemudian kita hanya menggunakannya untuk menyebar hoax dan ujaran kebencian, itu yang enggak kita harapkan,” ungkap Heru.

Literasi digital juga dinilai tidak cukup difasilitasi hanya dalam jangka waktu pendek saja, sebab belajar itu merupakan suatu proses yang tidak sebentar. Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyebut apabila masyarakat ingin teredukasi secara menyeluruh maka kegiatan belajar literasi digital juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan penggerak lokal sehingga transfer keilmuan itu dapat terus-menerus disampaikan.

“Saya rasa soal literasi digital tidak cukup sekali dua kali ya. Literasi itu rasanya harus melekat seperti trainer for trainer itu, harusnya memang kita punya trainer di level lokal yang secara terus-menerus membangun literasi publik dari daerah,” ujar Wenseslaus.

Adapun kini Bakti Kominfo tengah terus berupaya untuk pemerataan infrastruktur jaringan internet di daerah 3T. Sejauh ini upaya itu masih dalam proses, walau tidak dapat dipungkiri ada banyak kendala yang menanti untuk mewujudkan target tersebut seperti terrestrial dan sebagainya.

Akan tetapi, Bakti Kominfo saat ini sudah menyiapkan berbagai strategi untuk tahun berikutnya hingga 2029 mendatang, salah satunya dengan PALAPA Ring Integrasi serta peluncuran SATRIA-1. Hal ini dilakukan demi terus membuka wilayah secara digital melalui berbagai cara baik satelit, fiber optic, dan BTS 4G.