Perusahaan Tiongkok ingin bentuk standar pengenalan wajah
Standar yang diusulkan mencakup rekomendasi untuk kasus-kasus penggunaan, yang menunjukkan bahwa pengenalan wajah dapat digunakan oleh polisi, oleh pengusaha untuk memantau karyawan, dan untuk melihat target spesifik di tengah orang banyak.
Penggunaan teknologi pengenalan wajah terus berkembang, meskipun ada kekhawatiran tentang keakuratan dan bagaimana hal itu dapat digunakan oleh pemerintah untuk memata-matai orang. Kekhawatiran ini meningkat setelah laporan dari Financial Times yang menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk standar internasional terkait teknologi tersebut.
Laporan tersebut merinci bagaimana perusahaan Tiongkok termasuk ZTE, Dahua dan China Telecom mengusulkan standar untuk pengenalan wajah kepada Persatuan Telekomunikasi Internasional (International Telecomunication Union (ITU) PBB, badan yang bertanggung jawab atas standar teknis global dalam industri telekomunikasi.
Biasanya, standar yang ditetapkan oleh ITU bersifat teknis, tetapi juru kampanye hak asasi manusia mengatakan proposal yang dibahas dalam kasus ini lebih bersifat seperti rekomendasi kebijakan. Dilansir dari Engadget (2/12), standar yang diusulkan mencakup rekomendasi untuk kasus-kasus penggunaan, yang menunjukkan bahwa pengenalan wajah dapat digunakan oleh polisi, oleh pengusaha untuk memantau karyawan, dan untuk melihat target spesifik di tengah orang banyak.
Kekhawatirannya adalah bahwa standar teknis itu akan diadopsi oleh negara-negara berkembang, khususnya di Afrika yang mana tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan standar mereka sendiri. Itu menempatkan Tiongkok pada posisi yang kuat untuk mengendalikan pasar teknologi.
Misalnya, standar untuk lampu jalan pintar yang diterima pada bulan Juni lalu diusulkan oleh ZTE dan China Mobile, dan itu mencerminkan produk lampu jalan pintar ZTE, termasuk opsi untuk menambahkan kemampuan pemantauan video ke tiang lampu. Teknologi serupa telah digunakan di Hong Kong untuk menentang demonstran pro-demokrasi.
Tiongkok bisa dibilang sebagai poros utama di dunia pengenalan wajah, dan teknologi ini banyak digunakan di negara tersebut oleh penegak hukum dan untuk memantau proyek perumahan umum. Ini telah menyebabkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dengan pengenalan wajah yang digunakan untuk memantau etnis minoritas sebagai bagian dari penindasan berkelanjutan kelompok minoritas Muslim di provinsi Xinjiang.
