Rencana undang-undang yang mengatur media sosial di Texas dibatalkan
Isi rencana undang-undang yang mengatur media sosial untuk melarang segala konten ilegal dibatalkan. Namun, peraturan seperti meminta identifikasi umur pengguna dan pemblokiran pengambilan data remaja tetap diberlakukan.
Seorang hakim federal di Texas baru-baru ini memutuskan bahwa perusahaan media sosial tidak bisa diwajibkan untuk memblokir konten tertentu dari remaja. Keputusan ini membatalkan sebagian dari undang-undang kontroversial di Texas.
Putusan ini muncul sebagai tanggapan atas tantangan dari kelompok industri teknologi terhadap Undang-Undang Securing Children Online Through Parental Empowerment (SCOPE). Tujuannya adalah mengatur bagaimana platform media sosial harus memperlakukan pengguna remaja.
Dalam putusannya, hakim Robert Pitman menolak bagian dari undang-undang yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk “mencegah eksposur minor terhadap materi berbahaya”. Beberapa diantaranya seperti konten yang “mengglorifikasi” tindakan merugikan diri sendiri atau penyalahgunaan zat terlarang.
“Negara tidak bisa memilih dan memilah kategori pidato yang dilindungi yang ingin diblokir dari diskusi remaja secara online,”ujar para hakim, seperti dilansir dari laman Engadget (3/9). Putusan ini menunjukkan bahwa bahasa undang-undang yang tidak jelas dan bermuatan politis bisa menimbulkan masalah hukum.
Meski begitu, beberapa bagian lain dari undang-undang tersebut, seperti persyaratan verifikasi usia dan larangan iklan tertarget untuk remaja, masih tetap berlaku. Menurut NetChoice, kelompok industri teknologi yang menggugat undang-undang ini, aturan seperti SCOPE memaksa perusahaan teknologi besar untuk mengumpulkan lebih banyak data dari pengguna remaja, yang dapat menimbulkan risiko privasi yang serius.
Undang-undang Texas ini merupakan salah satu dari banyak upaya di seluruh Amerika Serikat untuk mengubah cara platform media sosial menangani pengguna di bawah umur. New York baru-baru ini mengesahkan dua undang-undang yang membatasi kemampuan perusahaan media sosial dalam mengumpulkan data dari pengguna remaja, serta mewajibkan persetujuan orang tua untuk mengakses fitur “adiktif” seperti algoritma feed.
Selain itu, California juga sedang mempertimbangkan undang-undang serupa yang membatasi notifikasi untuk remaja dan melarang algoritma adiktif.
Keputusan ini penting karena memperlihatkan bahwa ada batasan bagi negara dalam mengatur konten online, terutama yang berkaitan dengan pidato yang dilindungi. Meski demikian, persyaratan verifikasi usia dan batasan lainnya masih akan menjadi tantangan bagi perusahaan teknologi, yang harus menyeimbangkan antara perlindungan pengguna muda dan privasi mereka.
