Uni Eropa selidiki dugaan X terlibat dalam penyebaran konten ilegal

Uni Eropa atau biasa disingkat EU mengaku sedang menyelidiki dugaan X terlibat dalam penyebaran konten ilegal yakni terorisme dan kejahatan terutama menyangkut isu hangat saat ini yaitu perang Israel dan Hamas. EU ingin memastikan bahwa media sosial milik Elon Musk itu sudah mematuhi aturan di bawah Digital Service Act (DSA). 

Dilansir dari Reuters (19/12), dalam hal ini Uni Eropa tidak menuduh X terlibat dalam penyebaran konten ilegal tersebut, namun penyelidikan ini hanya sebagai bentuk preventif terhadap pelanggaran undang-undang. DSA pada November tahun lalu memang sudah menghimbau untuk platform media sosial lebih aktif mencekal konten-konten ilegal yang dapat menganggu keamanan publik atau cyber security.

“Langkah yang kami ambil hari ini tidak menyatakan X bersalah atas pelanggaran, atau menyimpulkan bahwa X sebenarnya telah melanggar DSA namun hanya menyatakan bahwa kami memiliki alasan kuat untuk menyelidiki area ini secara rinci,” kata seorang pejabat senior Uni Eropa. “Penting agar proses ini tetap bebas dari pengaruh politik dan mengikuti hukum,” imbuhnya.

Inilah yang menjadi alasan platform media sosial seperti X hingga Meta baru-baru ini gencar meluncurkan kebijakan atau fitur untuk menyaring konten-konten ilegal seperti kejahatan dan terorisme. Pada sebuah pernyataan Senin (18/12) kemarin, X juga telah menyebut akan tetap mematuhi aturan DSA demi kenyamanan bersama.

Walau demikian, pemilik X, Elon Musk sempat merasa tidak nyaman dengan penyelidikan tersebut sebab seolah menilai platformnya tidak cukup baik untuk menjaga komunitasnya tetap berjalan lancar dan aman. Dalam pernyataannya, Elon Musk menganggap platform miliknya justru lebih baik daripada media sosial lainnya yang belum tentu memiliki sistem keamanan dan privasi seperti X.

“Karena jika Anda mempunyai masalah-masalah tersebut dengan platform ini, dan tidak ada yang sempurna, maka yang lainnya akan jauh lebih buruk,” sebut Elon Musk.

Adapun kebijakan DSA sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan mulus, dengan kata lain masih menimbulkan perdebatan. Terlebih beberapa organisasi pembela hak asasi manusia sebelumnya juga pernah mengajukan tuntutan yang menyebut aturan untuk membatasi konten tersebut dapat mencederai nilai-nilai kebebasan berpendapat. 

Hal ini juga menjadi fokus perhatian dari Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini yang menilai aturan DSA tidak mencerminkan kebebasan berpendapat. Terlebih isu seperti perang Israel-Hamas sangat sensitif dan menyangkut masalah kemanusiaan yang seharusnya masyarakat dunia berhak mengetahuinya.

"Elon Musk benar bahwa kebebasan berpendapat hanya masuk akal jika memungkinkan orang yang tidak Anda sukai untuk mengatakan hal-hal yang tidak Anda sukai'," tulis Matteo Salvini melalui X.