Waduh! Ada bug di situs pemerintah AS yang bisa bocorkan semua data warganya
Sebuah bug di pemerintahan Amerika Serikat bisa bahayakan data penduduk satu negara, termasuk data pemilihan umum.
Sistem perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah di seluruh AS ditemukan memiliki bug tingkat tinggi dan berbahaya. Kehadiran bug ini diprediksi dapat mengekspos data sensitif warga di semua negara bagian tersebut.
Kerentanan ini berpotensi membahayakan nomor jaminan sosial, catatan hukum, hingga pendaftaran pemilih. Para peneliti keamanan mengungkapkan adanya bug serius dalam sistem teknologi pemerintah (GovTech) yang digunakan untuk mengelola data pribadi dan dokumen penting.
Jason Parker, seorang peneliti keamanan menyatakan, "Banyak sistem yang saya periksa sudah berusia lebih dari 20 tahun, dan mereka terus menambahkan fitur baru di atas teknologi lama ini tanpa memperbarui keamanannya."
Parker mengungkapkan bahwa bug tersebut memungkinkan seseorang mengajukan pembatalan pendaftaran pemilih hanya dengan informasi dasar yang dapat diakses publik. Bug ini terdeteksi dalam berbagai platform, termasuk portal pendaftaran pemilih di Georgia dan sistem pengelolaan dokumen di Florida.
Masalah kontrol akses ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang berusaha membatalkan pendaftaran tokoh-tokoh penting seperti Marjorie Taylor Greene dan Brad Raffensperger di Georgia. Namun, celah keamanan tersebut telah diperbaiki setelah ditemukan.
"Sistem ini sangat rentan karena kurangnya otentikasi yang memadai, dan hal ini membuka pintu bagi berbagai ancaman keamanan," tambah Parker.
Selain di Georgia, sistem manajemen catatan publik seperti GovQA juga memiliki bug kritis yang memungkinkan peretas untuk mengakses informasi sensitif, memblokir login pengguna, atau memodifikasi akun tanpa otorisasi.
Keamanan data pribadi menjadi semakin krusial, terutama di era digital ini. Bug yang ditemukan dalam sistem pemerintah tidak hanya mengancam privasi warga AS, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam teknologi yang digunakan. Pemerintah harus mempercepat modernisasi dan meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data sensitif.
