YouTube hapus 300 iklan Donald Trump yang salahi aturan

Sekira satu tahun lagi warga Amerika akan kembali melakukan pemilihan Presiden periode selanjutnya. Ini berarti, para politisi dan partai politik akan segera melakukan kampanye, baik melalui media konvensional dan digital.

Hal ini tentunya membuat para pemilik platform digital, termasuk Google untuk mulai menyaring berita hoax dan memerangi iklan-iklan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Tentu saja pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit.

Pekerjaan Google pun akan lebih sulit mengingat pada bulan lalu mereka mengambil sikap tentang bagaimana mereka akan menangani iklan politik pada platformnya, termasuk juga di  YouTube. 

Perusahaan yang kini ada di bawah Alphabet tersebut akan membatasi pengiklan politik untuk menargetkan iklannya berdasarkan kecenderungan politik pemilih atau catatan pemilih publik. Hal ini berujung dengan dihapusnya lebih dari 300 iklan dari Presiden Donald Trump karena "melanggar kebijakan perusahaan."

The Next Web (3/12/2019) melaporkan CEO YouTube, Susan Wojcicki, dalam video 60 Minutes yang tayang di YouTube telah mengkonfirmasi hal ini. "Ada iklan Presiden Trump yang tidak disetujui untuk tayang di Google atau YouTube,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, semua video yang dihapus akan masuk dalam laporan transparansi perusahaan. 

Selain Google, Twitter pun baru saja mengklaim bahwa mereka akan melakukan pembatasan iklan politik. CEO Twitter, Jack Dorsey bahkan menegaskan bahwa dirinya akan mencekal semua iklan politik. 

Tak ketinggalan CEO SnapChat, Evan Spiegel mengatakan bahwa mereka juga akan berusaha untuk memeriksa fakta dan meninjau semua iklan di platform. 

Di sisi lain, Facebook malah mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan para politisi untuk melakukan iklan di platform mereka, meski memiliki ‘kebohongan’ dalam iklan tersebut. Tentu saja, hal ini membuat banyak orang geram.