Mendorong implementasi demokrasi digital

Teknologi informasi telah mengubah berbagai cara dalam berdemokrasi. Belakangan kemudian muncul istilah demokrasi digital, di mana setiap aktivitas warga negara atau politik yang menggunakan jejaring internet diidentikkan dengannya.

Demokrasi digital bukanlah model demokrasi baru. Demokrasi digital adalah tentang bagaimana teknologi informasi mengubah praktik demokrasi menjadi lebih baik.

Ada beberapa karakter yang melekat, di antaranya adalah sifatnya yang interaktif dan proses komunikasi yang bersifat resiprokal, di mana semua warga negara bisa berdialog secara interaktif.

Di alam digital, relasi antara elite dan masyarakat menjadi semakin terbuka. Dalam hal ini kebebasan berpendapat menjadi kunci.

Di banyak negara maju, demokrasi digital telah bergerak menjadi kekuatan positif yang mampu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan sesungguhnya untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan anggaran. Praktik semacam inilah yang sejatinya mesti kita dorong tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Ada banyak negara maupun kota yang telah mempraktikkan demokrasi digital dengan baik dan menjadi cerita sukses. Tulisan ini memberikan dua contoh di antaranya, yaitu di Taiwan dan Paris.

Di Taiwan, tak lama setelah terjadinya peristiwa Sunflower Student Movement 2014, sekelompok aktivis digital yang menamakan diri g0v mengembangkan proyek vTaiwan. Ini adalah proses konsultasi yang melibatkan para pemangku kepentingan melalui perpaduan aktivitas online dan offline yang bertujuan untuk mendorong partisipan mencapai konsensus terhadap sebuah isu. g0v memainkan peran penting sebagai fasilitator independen dalam proses konsultasi.

Proses ini dianggap berhasil untuk memahami pluralitas pandangan mengenai sebuah isu, menghadirkan ruang untuk partisipasi publik, bahkan untuk mencapai kesepakatan dalam topik yang relatif kompleks dan kontroversial.

Sejumlah konsensus telah diputuskan melalui proses vTaiwan dan diadopsi oleh pembuat undang-undang. Misalnya konsensus mengenai penjualan alkohol dan regulasi terkait kompetisi, perpajakan, dan asuransi dalam isu sharing economy.

Per Desember 2015 tercatat ada 10.000 anggota di mailing list vTaiwan dan sekitar 1.000 individu yang berpartisipasi di dalam forum, baik sekadar berkomentar, memberikan opini, atau mengajukan pertanyaan kepada kementerian terkait.

Kemudian mari kita tengok Paris. 

Pada 2014, Wali Kota Paris terpilih, Anne Hidalgo, mengemukakan visi kota yang lebih kolaboratif, menanggapi permintaan publik untuk dibukanya partisipasi warga negara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Pada September 2014, beberapa bulan setelah pemilihan, proses penganggaran partisipatif diujicobakan. Sebanyak 15 proposal diajukan oleh pemerintah kota untuk didiskusikan dan dilakukan pemungutan suara oleh orang Paris. Anggaran sebesar jutaan euro dialokasikan untuk inisiatif terpilih dan warga negara dapat memilih secara online dan offline.

Hingga kini telah banyak proposal dihasilkan oleh warga Paris sendiri. Prosesnya memiliki beberapa tahap: selama bulan Januari dan Februari proposal proyek dapat dilakukan secara online, yang pada gilirannya didukung oleh banyak lokakarya yang digelar oleh lingkungan tertentu. Siapa pun bisa berkomentar secara mengenai proposal tersebut. 

Dari bulan Maret sampai Mei ada proses co-creation untuk mempertemukan, baik melalui dunia maya maupun secara langsung, untuk mengembangkan dan menyempurnakan proposal. Selama musim panas, proyek terpilih kemudian dibagikan secara online untuk ditinjau publik. Dukungan disediakan untuk membantu dalam mempromosikan dan mengkampanyekan gagasan mereka.

Pada bulan September warga kemudian dapat memilih, baik secara online atau secara langsung di lokasi yang ditunjuk melalui orang-orang yang dilatih untuk memungut suara dukungan. Proposal yang berhasil akan dimasukkan dalam anggaran Desember, lalu pekerjaan dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Setelah proyek disetujui, ada beberapa cara bagi warga untuk mengikuti perkembangan melalui platform online, infografis yang dibuat oleh tim, hingga peta Google yang menunjukkan bagaimana area tertentu akan diubah berdasarkan pilihan yang dibuat. Sejauh ini sudah ada ribuan proposal yang diajukan dan melibatkan puluhan ribu orang.

Beberapa Prasyarat

Di Indonesia, istilah demokrasi digital kerap diidentikkan dengan keriuhan di media massa yang mewarnai beberapa kontestasi politik besar, seperti Pilpres 2014 dan Pilkada Jakarta 2017. Padahal makna demokrasi digital tidak bisa direduksi sebatas pada ramainya keterlibatan masyarakat pada peristiwa tersebut, yang konon telah menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat hingga kini.

Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa praktik positif dari demokrasi digital yang sudah berjalan di Indonesia, misalnya, dalam pelibatan partisipasi publik dalam penggalangan petisi daring. Akan tetapi dunia internet menyediakan ruang dan fitur berlimpah untuk dimanfaatkan guna mendorong praktik demokrasi yang lebih mapan.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendorong praktik demokrasi berbasis internet. Pertama, teknologi memainkan peran penting dalam hal ini. Namun ia hanyalah menjadi enabler, bukan solusinya. Kedua, integrasi dengan aktivitas tradisional untuk akses terhadap informasi, konsultasi, dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan tetap diperlukan. Ketiga, tersedianya informasi yang luas dan bisa diakses sebagai referensi warga dalam keterlibatannya. Keempat, promosi aktif dan moderasi yang kompeten adalah kunci interaksi online yang efektif. Kelima, dukungan penuh dari pengambil keputusan dan pembuat kebijakan; Keenam, netralitas aktor-aktor yang terlibat sebagai fasilitator; Ketujuh, dukungan relawan; Kedelapan, penggunaan peranti digital yang inovatif.

Di sisi lain, sejumlah hambatan perlu diatasi sedari awal agar dalam prosesnya partisipasi publik dapat tersalurkan dengan baik. Hambatan tersulit yang biasanya dihadapi adalah budaya, birokrasi, dan regulasi sebagai aturan main sekaligus memberikan jaminan bagi warga.